Yudhie Imbau Pemerintah Keluarkan Kebijakan Sistem Koperasi

Yudhie Imbau Pemerintah Keluarkan Kebijakan Sistem Koperasi

130
0
BERBAGI
Suasana diskusi Nusantara Centre, Sabtu (11/8/2018) di Depok.

JAKARTA – Bung Hatta sebagai salah satu pendiri bangsa telah meletakkan pondasi dasar bagi kelangsungan bernegara. Pikiran briliannya adalah menempatkan koperasi sebagai tonggak perekonomian bangsa. Namun, ironisnya saat ini gagasan tersebut tidak diimplementasikan oleh pejabat publik yang notabene memiliki kewajiban menentukan kebijakan publik.

“Hatta merupakan salah satu perancang utama ekonomi konstitusi atau konstitusi ekonomi yang berontologi demokrasi ekonomi. Sebagai agensi yang mempercayai demokrasi sebagai ontologi Indonesia, Hatta punya pemikiran yang khas dan beda dari demokrasi Barat. Bagi Hatta, yang terpenting adalag kebersamaan dan kepentingan bersama,” ungkap Yudhie Haryono, pakar ekonomi saat menjadi Narasumber pada diskusi Nusantara Centre di Depok, (11/8/2018).

Ia juga menambahkan bahwa Bung Hatta mampu merefleksikan permasalahan masa lalu menjadi solusi dan proyeksi masa depan.

“Tak seperti Hatta, elit di Negeri ini tidak lagi menawarkan gagasan, melainkan hanya menjajakan sinisme dan saling sindir. Kini, tradisi mencari ide dan gagasan untuk mencari solusi bagi permasalahan bangsa menjadi hilang,” imbuhnya.

Pondasi ekonomi harusnya berpijak pada kemaslahatan bangsa. Melalui sistem koperasi, dimana setiap orang berhak atas usaha bersama yang hasilnya tidak berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Maka, upaya peningkatan kesejahteraan akan tercapai dan ketimpangan semakin menyusut.

“Saat ini, yang terjadi adalah siapa yang punya banyak aset atas usaha tertentu. Dialah pemegang kuasa dan kebijakan untuk yang lain, sehingga pemerataan tidak mungkin tercapai dan peningkatan kesejahteraan masih jauh dari harapan,” paparnya.

Maka, pemerintah wajib membuat kebijakan (melalui Perpu atau Keppres) yang memaksa agar usaha bersama untuk sumber-sumber produksi harus menggunakan sistem koperasi, gotong-royong.

“Berkaca pada gagasan Hatta, pemerintah boleh mengajak investasi asing namun mereka harus tunduk pada aturan yang menguntungkan bangsa. Bukan malah didekte,” katanya.

Selama kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah bagi bangsa, berarti ide dan gagasan Bung Hatta belum sepenuhnya diterapkan. (LK20-Ms)

Facebook Comments

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY