Yudhie Haryono: Butuh Pemimpin yang Bermental Jihadis Untuk Tegakkan Ekonomi Konstitusi

Yudhie Haryono: Butuh Pemimpin yang Bermental Jihadis Untuk Tegakkan Ekonomi Konstitusi

249
0
BERBAGI
Yudhie Haryono, Ph.D., pengamat ekonomi dan politik Nusantara Centre.

JAKARTA – Pakar Ekomoni dan Politik Nusantara Centre, Yudhie Haryono menyampaikan bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi ekonomi. Selain menjadi konstitusi politik, ia merupakan rujukan utama dalam setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, serta kegiatan usaha.

“Semua kebijakan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam bentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945,” papar Yudhie dalam sebuah diskusi di Depok, Sabtu, (14/4/2018).

Konstitusi ekonomi mengatur soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara (BUMN) dalam kegiatan usaha yang berujung pada “kemakmuran bersama”.

“Di Indonesia, konstitusi kita telah memenuhi kaidah dasar perekononian yang solid membela warganya. Para pendiri Republik secara sadar membuat arsitektur perekonomian yang diametral dengan kolonial. Arsiteknya berontologi gotong-royong, berepistema koperasi dan beraksiologi pemerataan. Ekonomi kita harus bersandar pada lima dasar statis dan empat dasar dinamis,” imbuhnya.

Dalam diskusi tersebut, Yudhie menyarankan untuk menelaah buku yang berisi soal ide konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi. Buku tersebut diantaranya adalah: Buku berjudul “Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945.” Ditulis oleh Elli Ruslina, diterbitkan Total-Media tahun 2013.

Buku kedua berjudul, “Ekonomi-Politik Pancasila.” Ditulis oleh Yudhie Haryono dkk., diterbitkan Kalam Nusantara, tahun 2015. Buku ketiga berjudul, “Ekonomi Konstitusi.” Ditulis oleh Soegeng Sarjadi dkk., diterbitkan SSS, tahun 2009. Buku keempat berjudul, “Konstitusi Ekonomi.” Ditulis oleh Jimly Assiddiqi, diterbitkan Kompas, tahun: 2010.

“Semangat tetralogi buku itu sesungguhnya sama: menyejahterakan semua warga negara. Tetapi, menegakkan ekonomi konstitusi di tengah himpitan gejolak globalisasi maupun realisasi paham neolib membutuhkan keberanian (mental jihadis) dari seorang pemimpin. Artinya, kelas jendral pesolek dan kelas petruk blusukan tak memungkinkan lahirnya harapan,” paparnya.

Ekonomi konstitusi bukanlah arsitektur ekopol yang memastikan ojek, TKW, utang, dan impor sebagai prestasi yang dibanggakan di forum-forum internasional. Tetapi, arsitektur yang sebaliknya. “Terlebih, ekonomi konstitusi tidak menghendaki konsentrasi kekuatan ekonomi; mengharamkan KKN; tidak menghendaki kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan individu, mengharamkan oligarki, melainkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi untuk kemakmuran seluruh rakyat serta kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (LK20/ms)

Facebook Comments

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY