Pakar Ekonomi Desak Pemerintah Buat RUU Demokrasi Ekonomi Berbasis Konstitusi

Pakar Ekonomi Desak Pemerintah Buat RUU Demokrasi Ekonomi Berbasis Konstitusi

314
0
BERBAGI
M Yudhie Haryono, Ph.D., pakar ekonomi dan politik Nusantara Centre.

JAKARTA – Penyebab utama krisis yang terjadi di sebuah Negara adalah akumulasi hutang, ponzi (kebohongan) dan kesengajaan kaum kaya yang greedy saat mengakumulasi kapitalnya. Demikian pernyataan Yudhie Haryono, mengutip teori dari Hyman Philip Minsky pada sebuah diskusi, Sabtu lalu, (14/4/2018).

“Hyman memberikan analisis yang menarik tentang penyebab krisis. Menurutnya, ekonomi kapitalisme, memiliki tendensi untuk terus mengalami krisis. Akibatnya krisis menjadi suatu hal yang lumrah dan akan senantiasa berulang di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sebab itu, krisis diciptakan demi keuntungan-keuntungan cepat yang bisa didapatkan saat orang lain belum menyadarinya. Proses spekulasi ini kemudian dilindungi Negara,” paparnya.

Yudhie menilai bahwa krisis tidak terjadi di Indonesia karena penyelenggaraan sistem ekonomi telah jauh dari konstitusi yang berbasis Pancasila. “Hal ini karena negara juga dikuasai para konglomerat yang predatoris. Dalam konteks Indonesia, krisis adalah jalan dan metoda perampokan. Berulang diciptakan via Negara demi konglomerasi begundal lokal dan elit kolonial internasional. Krisis 65, 74, 98, 2008 dan kini 2016 via tax amnesty adalah perulangan valid akan perampokan dalam fase-fase telanjang di depan hidung warganegara,” imbuhnya.

Untuk mengatasinya, sudah saatnya mendesak agar pemerintah membuat RUU Demokrasi Ekonomi Berbasis Konstitusi yang berisi 5 hal utama, yaitu: 1)Model, modul dan modal pembangunan, 2)Sistem finansial, 3)Hak-hak ekosok dalam negara, 4)Sistem penegakkan hukum, 5)Sistem keberlanjutan.

Dasar tersebut memastikan bahwa demokrasi ekonomi-politik pancasila sesungguhnya menjadi tujuan pembangunan Indonesia, yaitu membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. “Seluruh pembangunan ekonomi-politik kita pun haruslah berlandaskan Pancasila. Pemikiran, ucapan, tulisan dan tindakan yang ingin kita bangun harus berdasar, bertujuan, dan berpedoman dalam penyelenggaraannya sebagai manifestasi ekonomi-politik Pancasila,” pungkasnya.

Facebook Comments

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY