Mengawal Demokrasi Lokal Tahun Politik 2018

Mengawal Demokrasi Lokal Tahun Politik 2018

260
0
BERBAGI
MUKHAROM (red-lk/mu)
Oleh: Mukharom
Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) Semarang

OPINI – Demokrasi Indonesia kembali diuji, memasuki tahun 2018 yang merupakan “Tahun Politik” dimana perhelatan Pemilihan Umum Kepal Daerah Serentak akan di selenggarakan di bulan Juni 2018, sebanyak 171 Pemilukada digelar yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten, saat ini tahapannya telah dimulai.
Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan barometer sekaligus laboratorium demokrasi di Indonesia, dimana kita bisa melihat sejauh mana tahapan domokrasi telah berjalan. Pemilukada sudah ratusan kali digelar, hingga saat ini sudah menghasilkan pemimpin daerah, partisipasi masyarakat dalam gelaran lima tahunan untuk memilih pasangan calon kepala daerah sudah dilibatkan. Namun, partisipasi masyarakat belum maksimal dalam menggunakan hak suaranya, hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada pada tahun 2015 menurun. Terlihat data Pemilihan Legislatif 2014, Pemilihan Presiden 2014, dan Pemilukada 2015, data partisipasi masyarakat di Pemilukada terus turun. Pemilu Legislatif 2014 angkanya 75,11 persen, Pemilihan Presiden 2014 angkany 71,31 persen dan Pemilukada 2015 angknya 69,14 persen. (liputan6.com). Terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada. Pertama, masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam Pemilukada maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat pemilik cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, atau sekolah, ketimbang hadir ke TPS untuk meggunakan hak pilihnya. Keempat, partisipasi dalam Pemilukada didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisipasi. (Mahfud MD).
Partisipasi masyarakat dalam Pemilukada tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara Pemilu, Pasangan Calon, Partai Politik, tapi juga seluruh elemen masyarakat, pemahaman terhadap masyarakat terhadap pentingnya menentukan seorang pemimpin yang akan mengelola dan menjalankan struktur pemerintahan daerah yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat, program-programnya, kebijakannya serta kepemimpinannya yang bersentuhan langsung adalah rakyat sebagai pemilih, hal ini penting untuk ditanamkan kepada masyarakat bahwa memilih merupakan kewajiban karena menentukan kehidupan selama lima tahun yang akan datang, salah memilih maka akan sengsara lima tahun, sebaliknya jika tepat dalam memilih maka kesejahteraan yang akan dinikmati.
Pemilukada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon Kepala Daerah terpilih yang berkualitas, bermoral, serta mengetahui daerah yang menjadi wilayah kepemimpiannya, hal ini di mulai dari seleksi di partai politik, karena sebagai alat/kendaraan untuk maju sebagai calon Kepala Daerah, secara administratif memenuhi syarat atau tidak calon tersebut, sampai seleksi secara politis diterima oleh masyarakat atau tidak. Atas dasar itu, Pemilukada diharapkan akan menghasilkan sosok figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, bermoral dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah daerah dengan rakyatnya. Harapan lain, Pemilukada menjadi bagian integral dari akselarasi domokrasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi di tataran nasional akan bertumbuhkembang secara mapan jika pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dulu, cerminan demokrasi lokal yang sehat dimulai dari pertarungan antar calon yang mengutamakan ide, gagasan, program-program yang pro rakyat. Black campaign sebaiknya dihindarkan, apa lagi saling menjelekan dan mencela antar kandidat, sehingga tercipta Pemilukada yang damai dan aman.
Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sediri dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya, oleh karena itu pemilukada merupakan momentum politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas Pemilukada sangat menentukan pemerintahan daerah apakah selaras dengan tujuan nasional atau tidak, kualitas yang dimaksud adalah bahwa dalam Pemilukada domokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi substansial yang berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin pada dasar negara Pancasila, yaitu sila kempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bukan domokrasi prosedural yang dikembangkan.
Cerminan demokrasi Indonesia yang ramah, sopan, santun serta sehat menjadikan karakter bangsa Indonesia yang seharusnya dikawal, dijaga dan dipelihara oleh seluruh masyarakat. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung telah dijalankan setelah berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004. Seiring berlangsungnya Pemilukada, makanisme pemilihan banyak mengalami perkembangan, baik dari sisi aturan, penyelenggara dan kepesertaan. Perkembangan tersebut menjadi lebih baik dengan perubahan aturan perundang-undangan, maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Harapan masyarakat terhadapa Pemilukada yang sebentar lagi akan digelar adalah Pemilukada dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas, kualitas, bermoral, memiliki integritas demi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilukada sebagai perwujudan deokrasi ditngkat lokal harus diselenggarakan dengan landasan aturan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prisip negara demokrasi yaitu demokrasi berdasarkan hukum. (red-lk20/mukh)

Facebook Comments

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY