Akankah Pemerintah Berdayakan Perpustakaan?

Akankah Pemerintah Berdayakan Perpustakaan?

447
0
BERBAGI
Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal (red-LK/googlemap)
Oleh : Abdul Rochman, A.Ma.Pust
Finalis Student Journalism liputankendal.com

Mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh UUD 1945 memposisikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Pada Undang-undang No. 43 Tahun 2007, perpustakaan didefinisikan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Karenanya, tidak dapat dinafikan urgensi pemberdayaan perpustakaan dalam membangun bangsa yang cerdas dan berkarakter.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mendefinisikan Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagai perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Pemerintah Daerah (Pemda) selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah selayaknya mempunyai kepentingan dalam memberdayakan perpustakaan sesuai perundangan dan strategi pembangunan daerah. Hal ini dapat diwujudkan dalam kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan, dan dukungan pada perpustakaan-perpustakaan di daerah.

Standar nasional perpustakaan (SNP) dan standar nasional indonesia bidang perpustakaan (SNI – BP) telah diterbitkan sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan perpustakaan paska diundangkannya UU tentang perpustakaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan UU bahwa  perpustakaan dikelola sesuai standar nasional. Standar yang dimaksud meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga (sumber daya manusia), penyelenggaran dan pengelolaan. SNP terdiri atas SNP Perpustakaan Umum, Khusus, Perguruan Tinggi dan Sekolah/Madrasah.

Kondisi keperpustakaan dan kepustakawanan di Kendal sejauh ini masih memprihatinkan. Pasalnya, hampir bisa dikatakan semua perpustakaan di kabupaten kendal tidak ada yang memenuhi standar. Ada sekitar 608 perpustakaan belum memiliki sertifikasi dari badan sertifikasi perpustakaan. Tidak sedikit pula perpustakaan yang belum atau tidak dikelola sesuai dengan pedoman pengelolaan yang ada. Bahkan, lembaga/instansi yang wajib menyelenggarakan perpustakaan, seperti sekolah, banyak yang belum memiliki perpustakaan. Sayangnya, kondisi ini tidak disadari sepenuhnya oleh para pemangku kebijakan.

Menyelenggarakan perpustakaan tidak hanya mengumpulkan buku atau koleksi perpustakaan saja. Sarana prasarana, pendanaan dan sumber daya manusia (baca : pustakawan) tidak kalah penting untuk diperhatikan. Tanpa pustakawan, perpustakaan tidak akan mampu memberikan pelayanan kepada pemustakanya sekalipun menggunakan teknologi yang canggih. Jika perpustakaan hanya sebagai tempat mengumpulkan koleksi saja, lalu apa bedanya dengan gudang buku?

Pustakawan sebagai ruh kegiatan di perpustakaan seringkali ditempati oleh pegawai buangan. Padahal, pustakawan haruslah seorang yang memiliki kompetensi, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, tenaga perpustakaan (pustakawan) berhak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat a.

Pustakawan sebagai sebuah profesi, berhak mengembangkan karir dan profesionalitasnya dengan bergabung dalam organisasi profesi. Namun, sayangnya hanya sedikit pustakawan di Kendal yang sudah mendapatkan haknya. Masih terdapat pustakawan di Kendal yang hanya menerima upah kurang dari 15% Upah Minimum Kabupaten (UMK) setiap bulannya. Lalu, bagaimana mungkin pustakawan di Kendal menjadi profesional?

Keperpustakaan Kendal 2017

Sedikit gambaran, data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal yang terhimpun dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017. Data ini dimaksudkan agar kita membaca, mempelajari lalu mengambil sikap. Khususnya dalam pembangunan daerah Kabupaten Kendal di bidang keperpustakaan dan kepustakawanan.

Pada Hasil Evaluasi Capaian Indikator RPJMD sampai dengan Tahun 2015, capaian urusan pendidikan, prosentase SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar target RPJMD 2015 adalah 70 dengan satuan tidak disebutkan. Masing-masing tiap tahun 38,86 (2010), 53,16 (2011), 56 (2012), 58 (2013), 43,20 (2014), dan 61,01 (2015) dengan prosentase capaian target 87,16, status tidak tercapai. Prosentase SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar terget RPJMD 2015 adalah 100 dengan satuan tidak disebutkan. Masing-masing tiap tahun 76,52 (2010), 80,85 (2011), 83 (2012), 83 (2013), 78 (2014), dan 59,15 (2015) dengan prosentase capaian target 59,15, status tidak tercapai.

Capaian urusan keperpustakaan : 1) Pengunjung perpustakaan, target RPJMD 2015 32 %, masing-masing tiap tahunnya 18 (2010), 19,5 (2011), 19 (2012), 29 (2013), 30 (2014), dan 32 (2015) dengan prosentase capaian target 100, status tercapai. 2) Perpustakaan sekolah, target RPJMD 2015 80 %, masing-masing tiap tahunnya 70 (2010), 80 (2011), 90 (2012), 91 (2013), 91 (2014), dan 91 (2015) dengan prosentase capaian target 113,75, status tercapai. 3) Perpustakaan masyarakat, target RPJMD 2015 108 buah, masing-masing tiap tahunnya 69 (2010), 42 (2011), 86 (2012), 95 (2013), 135 (2014), dan 135 (2015) dengan prosentase capaian target 125, status tercapai. 4) Koleksi perpustakaan, target RPJMD 2015 80 %, masing-masing tiap tahunnya 32 (2010), 40 (2011), 50 (2012), 55 (2013), 65 (2014), dan 70 (2015) dengan prosentase capaian target 87,5, status tidak tercapai. 5) Pustakawan, target RPJMD 2015 6 orang, masing-masing tiap tahunnya 2 (2010), 2 (2011), 2 (2012), 1 (2013), 3 (2014), dan 7 (2015) dengan prosentase capaian target 116,67, status tercapai. 6) Pengunjung perpustakaan, target RPJMD 2015 39 %, masing-masing tiap tahunnya 77 (2010), 77 (2011), 77 (2012), 77 (2013), 77 (2014), dan 77 (2015) dengan prosentase capaian target 197,44, status tercapai.

Adapun Target Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2017 bidang keperpustakaan dan kepustakawanan dalam Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar,  kategori pendidikan adalah Prosentase SD memiliki ruang perpustakaan kondisi baik tahun 2017 hanya ditargetkan 65 %, dan SMP 72 % dengan SKPD penanggung jawab Dinas Pendidikan. Lalu, pada SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang saat ini berubah nama menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah pada 2017 mentargetkan : 1) Jumlah pustakawan/tenaga teknis perpustakaan sebanyak 5 orang; 2) Jumlah bahan pustaka sebanyak 32.738 eksemplar; serta 3) Jumlah pemustaka 16.601 orang.

Pemberdayaan perpustakaan merupakan salah satu keseriusan dari pemangku kebijakan dan segenap stakeholder dalam menjalankan amanat UUD dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Kendal, dana untuk perpustakaan yang hanya 5% saja masih belum terealisasi dengan maksimal meski berbagai regulasi telah diterbitkan. Lalu, akankah Kendal menjadi Permata Pantura jika urgensi pemberdayaan perpustakaan tidak terpenuhi?

Akhirnya, pembaca diharap dapat mengambil kesimpulan. Masih banyak permasalahan yang perlu diperbaiki dalam bidang kepustakaan, dari sumber daya manusia, infrastruktur dan kebijakan yang mempengaruhinya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemangku kebijakan. Peran serta masyarakat juga diperlukan untuk lebih meningkatkan minat bacanya terhadap buku dan intensitas kepeduliannya terhadap perpustakaan sebagai salah satu penopang ilmu pengetahuan.

Facebook Comments

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY