Dinas Pendidikan Sosialisasikan Aturan Kawin Cerai PNS

Dinas Pendidikan Sosialisasikan Aturan Kawin Cerai PNS

755
0
BERBAGI
Disdik-Gelar-Sosialisasi

KENDAL – Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan mendapatkan sosialisasi tentang penyelesaian kasus kepegawaian dan perceraian bagi PNS. Sosialisasi digelar pada Selasa lalu (04/10/16), di Ruang Ki Hajar Dewantara, lantai Dinas Pendidikan Kendal. Kegiatan tersebut dibuka oleh Muryono, Kepala Dinas Pendidikan Kendal.

Muryono mengatakan bahwa Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kedisiplinan PNS diatur melalui PP No. 53 tahun 2010.

Di lingkungan Dinas Pendidikan sendiri, setiap tahunnya tidak kurang terdapat 20 kasus, baik menyangkut disiplin PNS maupun kasus perceraian yang harus diproses. Maka, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin dan kasus perceraian, dinas telah membentuk tim pembinaan aparatur (Binap) yang berada di semua tingkatan dan jenjang pendidikan.

“Perkawinan dan perceraian diatur melalui Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian. Nantinya, jika sosialisasi anggaran memungkinkan akan melibatkan kepala UPTD dan kepala SMP serta para pejabat fungsional,” imbuhnya.

Hadir sebagai Narasumber yaitu Hatnolo Ardi, Kasubid Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kendal. Ia menyampaikan mengenai Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sesuai Pasal 10 tahun 1953 junto PP No 45 tahun 1990.

Ia mengatakan bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

“Bahwa PP No 10 tahun 1983 junto PP No 45 tahun 1990, pasal 2 ayat 1, PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat, selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan. Hal itu juga berlaku bagi PNS yang menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan kembali,” ungkapnya.

Adapun ijin beristri lebih dari satu diatur pada Pasal 4, PP No 45 tahun 1990, dimana PNS tersebut harus memperoleh ijin dari pejabat, mengajukan ijin secara tertulis, mencantumkan alasan mendasar. Sedangkan bagi PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Sedangkan, ijin untuk bercerai tidak diberikan pejabat apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat menjalankan kewajiban.

“Akibat perceraian, atas kehendak PNS pria, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, pembagian gaji  yaitu sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya. Namun, jika perceraian atas kehendak bersama, jika tak punya keturunan, maka setengah untuk mantan istri dan setengah untuk mantan suami. Jika ada anak, maka sepertiga gaji,” pungkasnya. (Red-LK20/hms)

Facebook Comments

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY